uud parkir. Tematik. uud parkir

Trotoar merupakan hak pejalan kaki, sama seperti tempat penyebrangan. b. Aturan Hukum Kena Mobil Derek Akibat Parkir Liar. 20. Durasi parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat dalam satuan menit atau jam. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatakan: “Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. 37. pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(1). 58 Tahun 2005; PP No. PUTUSAN Nomor 80/PUU-XV/2017. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 42 UU HKPD, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 misalnya, trotoar dianggap salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Ulasan Lengkap. Pasal 274 UU LLAJ dan Pasal 12 ayat (1) jo. 132, BN. Pasal 287 = melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas; Sanksi Pidana Kurungan Paling Lama 2 (dua) bulan atau denda Paling Banyak Rp. Kendaraan roda lebih dari 4: Rp 3. Pembaca lain Teguh Tw membenarkan bahwa banyak lahan parkir yang dikuasai “preman” maupun organisasi masyarakat ( ormas ). Indomaret dan Alfamidi dan pada hari ini sesuai UU 28 No 2009 dan Perda No 10 Tahun 2019 bahwa Alfamart, Indomaret, Alfamidi itu sudah termasuk kategori pajak, tidak lagi retribusi, kontribusi (tetapi) wajib pajak," ujar. Di dalamnya sudah termasuk ruang bebas di kiri dan kanan kendaraan dengan pengertian pintu bisa dibuka untuk turun naik penumpang serta hal. Peratutan yang diubah adalah Peraturan. Siapa yang sering melihat tanda dilarang parkir namun tetap parkir dengan alasan “hanya sebentar!”. Juru Parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab mengatur ke Hanya yang pasti, seingat penulis, trotoar itu merupakan hak pejalan kaki dan diatur keberadaannya oleh undang-undang dan beberapa peraturan. 000 m 2 5 petak parkir setiap 90m2. 23 Tahun 2006, UU No. parkir merasa bahwa kehilangan barang yang ada di dalam mobil bukan . 26 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Isi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Judul. Setiap warga negaraPenjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan. Tetapi kita perlu merujuk pada Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (“Perda DKI Jakarta 5/2014”) yang berbunyi: (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar; Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Parkir Elektronik. Gambar 31. menggunakan jasa pelaku usaha untuk parkir yang disediakan untuk menitipkan kendaraannya. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Model pintunya banyak, ada yang bisa dibuka tutup, geser lipat, maupun jungkit atas dan bawah. peraturan walikota (perwali) tentang perubahan atas peraturan wali kota tasikmalaya nomor 51 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum1. Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menaati tata tertib berlalu lintas jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan. Gedung parkir adalah gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan, dengan demikian pemakaian lahan terutama di kawasan pusat kota dapat dilakukan secara efisien. UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Adapun keterangan dari penjelasan pola parkir kendaraan roda empat atau mobil yaitu sebagai berikut: (Direktur Jendral Perhubungan Darat ; 2009) Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Lihat Pasal 3 UU Nomor 22/2009 Lihat Pasal 4 UU Nomor 22/2009 Lihat “PU Tolak Jika Dipidanakan”, 12-01-2010 Imam Nasiman, UU No. UU LLAJ no. menggunakan hasil analisis tata ruang parkir dari UPPKB tersebut, dilakukan perancangan layout ruang parkir ideal yang dapat diaplikasikan pada setiap UPPKB di Indonesia. Garasi dan carport atau kerap disebut emper mobil adalah kedua hal yang berbeda. 1. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. / 0. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG, Menimbang : a. UU ini sebagai pesan dari Pasal 18 A ayat 2 UUD 1945. Mencabut Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang. Parkir merupakan komponen dasar dari perencanaan dan perancangan transportasi perkotaan. Kantor Bila ruang yang digunakan melebihi. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). “Motor yang saya gunakan, saya parkir di area parkir liar sekitar Grand Indonesia. Halaman Selanjutnya. Pertama, pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih wajib melengkapi kendaraannya dengan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan. 27 Tahun 1983, PP No. 16. Ketika mobil yang diparkir secara sembarangan dilakukan pemindahan yang dilakukan dengan penderekan,. Melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa pajakdaerah dan retribusi daerah,. Beberapa di antaranya adalah sanksi-sanksi bagi pelanggar lalu lintas ini. Pasal ini membicarakan tentang kesejahteraan sosial di Indonesia. Peringatan dengan bunyi dan sinar;. Model pintunya banyak, ada yang bisa dibuka tutup, geser lipat, maupun jungkit atas dan bawah. . Parkir di Luar Badan Jalan (off street parking) Jenis ini adalah tempat parkir yang berada di luar badan jalan, misalnya di halaman gedung, di ruang bawah tanah, atau pada tempat yang dikhususkan untuk menjadi taman parkir. Rekomendasi Statistik:-Judul Data: Jumlah Pajak Parkir & Retribusi Parkir di Kota Banjarmasin:Ada tiga sanksi yang menanti para pelanggar trotoar. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dan Keputusan. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatakan: “Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Pasal 6 d. 22 tahun 2009 pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 (4) huruf a dan Pasal 106 ayat 4 huruf b mengenai melanggar aturan yang dinyatakan dengan marka atau rambu lalu. Bisnis parkir liar semakin merajalela. >>> Baca juga Tips parkir yang aman dan tidak melanggar lalu lintas. 23 Tahun 2014. - Pasal 106 ayat 4: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang. Sebelum diterbitkannya UU HKPD, pemberian DAU kepada daerah provinsi/kabupaten/kota hanya bersifat block grant/tidak ditentukan penggunaanya. JAKARTA, KOMPAS. Baru-baru ini netizen mengupload kwitansi tarif parkir bus pariwisata di kawasan wisata Kota Yogyakarta yang dianggap tak lazim, yakni Rp350 ribu untuk parkir selama 1. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi: "Pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah. 000 m 2 4,5 petak parkir tiap 90 m 2, dengan. (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pengaturannya perlu ditetapkan dalam. Ulasan: Trotoar Bagi Pejalan Kaki. Garasi dan carport atau kerap disebut emper mobil adalah kedua hal yang berbeda. 000,00 sekali parkir 19. U. Cara Urus Mobil yang Diderek Karena Parkir Liar. Parkir sendiri adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Hal ini terjadi usai seorang pelanggan minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami kejadian tidak mengenakkan dari seorang juru parkir liar yang menguasai lahan parkir di sana. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Vonis rendah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang menjerat 23 jukir liar tersebut dinilai tidak akan menimbulkan efek jera. (MHD. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Untuk dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum, perbuatan tetangga Anda yang parkir sembarangan di depan rumah harus memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum di atas. Sejumlah pejalan kaki tampak harus mengalah dan memilih ruas jalan. 2. Bahkan, masalah tentang parkir di trotoar ini juga telah dijelaskan dalam undang-undang dan memiliki pedoman hukum yang jelas. justika. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. parkir berupa pemahaman dan kesadaran dalam menjalankan parkir dengan aturan yang ada dan yang terakhir adanya monitoring beserta pengawasan rutin kepada juru parkir (Herza, 2021). 250 – 36. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat b. Seperti yang kita tahu, garasi adalah tempat parkir mobil yang dibuat tertutup rapat. Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing kegiatan tidak saling menunggu. UU Nomor 8 Drt Tahun 1956, 3. Sepeda motor : Rp 1. See full list on blog. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. Ketua Indonesia Parking Association Rio Octaviano mengatakan, tarif parkir di DKI Jakarta itu cuma satu, sesuai dengan Pergub No. Parkir dedepan badan jalan. Definisi“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang. Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing tidak saling menunggu. Pertama, kita akan membahas pengertian dari garasi. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Juru Parkir atau Petugas Parkir adalah Petugas yang secara resmi diangkat oleh Pemerintah Kota Malang untuk mengatur kendaraan yang di parkir. 28 Tahun 2009. Adapun daftar 24 lokasi parkir di bawah pengelolaan Pasar Jaya yang menerapkan tarif disinsentif per 1 Oktober 2023:. Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. 22 Tahun 2009 on Traffic and Transportation with economic development and regional development especially in Surakarta. 2. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 ; Perda Kab. 69 Tahun 1958, UU No. ada 3 gang yang ada di perempatan di kiri kanan depan rumah saya 3. Ketika pulang dan ambil motor, petugas juru parkir (jukir) liarnya meminta biaya parkir Rp10 ribu kepada saya. 2. RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG 4. Kepemilikan garasi ada di Undang. Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Membayar parkir termasuk bentuk ketaatan terhadap salah satu peraturan perundang. UUD 1945 tersebut di atas, nyatanyata dirugikan dengan diberlakukannya - Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor, sehingga alat-alat berat diperlakukan sama dengan kendaraan bermotor padahal alat berat berbeda dan tidak mungkin dapat memenuhi. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan. 6 Selanjutnya diatur bahwa Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang. Selain UU LLAJ, parkir juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP Jalan). UU LLAJ no. 53. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu paling tinggi 30%. Dikira ini lahan parkirannya punya nenek moyang lu’”. com - Viral video mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang kesulitan saat hendak menuju lokasi kebakaran karena banyak mobil yang parkir di bahu jalan. Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU 26/2007”) ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara. "Kalau (lebar trotoar) di bawah lima meter,. Dalam UU tersebut mengatur: -. Pelanggaran rambu lalu lintas yang mungkin sering kita sepelekan, ya dilarang parkir. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas. com, Jakarta – Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah menaikkan pajak reklame maksimal menjadi 25 persen dari nilai sewa reklame. Definisi Parkir . Gedung parkir dapat dikombinasikan dengan pusat kegiatan, di mana lantai basement dan. ABSTRAK: Untuk memfasilitasi parkir diperlukan sebagai penunjang aktifitas perdagangan, perkantoran dan berbagai aktifitas lainnya, dimana konsumen parkir menempatkan kendaraan dan/atau barang lainnya dalam waktu tertentu tidak bersifat sementara harus mengutamakan ketertiban dan kepentingan umum dan tidak mengakibatkan gangguan. 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggiPajak Parkir Retribusi Parkir (Per Kecamatan) BJM Selatan BJM Timur BJM Barat BJM Tengah BJM Utara; 1: 173 Titik: 13 Titik: 21 Titik: 12 Titik: 114 Titik: 17 Titik-13 21 12 114 17; Grafik. JAKARTA, KOMPAS. 2. 16. 26, TLN No. A. go. 26 Tahun 2007, UU No. Pasal 109 UU 28/2009. - 4 - 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh. Terkini Lainnya. Tapi sayangnya akhir-akhir ini parkir liar di minimarket semakin merajalela dan memaksa para pelanggan yang berbelanja di minimaket. Pasal 64 (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Definisi“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang. Pasal 63 ayat (1) UU Jalan. 2015/No. UU ini mengatur mengenai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Lebar jalan 6 meter do perempatan jalan. D. 28 Tahun 2009; UU No. Keselamatan. Secara umum, perparkiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). f. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 25 April 2007: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 25 April 2007: Sumber: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65: Subjek: Perkeretaapian: Status Peraturan: BerlakuHanya yang pasti, seingat penulis, trotoar itu merupakan hak pejalan kaki dan diatur keberadaannya oleh undang-undang dan beberapa peraturan. e. Sebelumnya Anda menyebutkan bahwa tanah Anda berlokasi di Ruang Terbuka Hijau. PP Nomor 35 Tahun 1992, 7. Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas. Standar dan aturan ruang parkir tersebut meliputi ukuran atau dimensi ruang parkir, jarak antar kolom bangunan, ukuran ramp serta fitur pendukung parkir lainnya (utilitas, signage, material, dll) yang akan dibahas pada artikel berikut. Wajib dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia. Penetapan tarif parkir, kata Anies, tergantung pengelola parkir. 14 Tahun. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Fasilitas kesejahteraan yang dimaksud antara lain pelayanan keluarga berencana,. Undang-undang dasar ini mencerminkan tekad dan semangat. 5 Menurut Jenis Pemilikan dan Pengoperasiannya a. Dalam UU tersebut mengatur: - Pasal 1 angka 15: Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 3. 5. Parkir penumpang, yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Satu diantaranya ialah parkir kendaraan di trotoar, jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman saat mengakses ruas-ruas tertentu. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan: d. Fasilitas Parkir Untuk Umum. Jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar) dalam UU LLAJ dapat dikenai sanksi pidana dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. 960 9 Bengkel 150 10 Ruang istirahat 50 11 Gudang 25 12 Ruang parkir cadangan 1. 17. go. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainyaPEKANBARU (RIAUPOS/CO) - Meski Wali Kota Pekanbaru telah memerintahkan penghentian sementara penarikan retribusi parkir khusus di retail Indomaret dan Alfamart, tapi di lapangan instruksi itu tidak diindahkan.